Bawaslu Kabupaten Seruyan adakan Rapat Koordinasi Bersama Jajaran Panwascam

Kuala Pembuang, Kamis, 21 November 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seruyan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Seruyan di Kantor Bawaslu Seruyan pada Kamis (21/11/2024). Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pengawasan di setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Tahun 2024.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan, Umar Zahid Bustomi, ini dihadiri oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Seruyan serta seluruh anggota Panwascam dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Seruyan memberikan pembekalan dan arahan terkait pengawasan yang harus dilakukan oleh Panwascam pada tahap kampanye dan masa tenang, serta bagaimana mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan.

"Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh pengawas pemilu di tingkat kecamatan siap menjalankan tugasnya dengan baik. Kami ingin memastikan bahwa proses pemilu di Kabupaten Seruyan berjalan dengan lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bebas dari pelanggaran," ujar Umar dalam sambutannya.

Dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Panwascam untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain itu, mereka juga diminta untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap segala bentuk kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, termasuk pengawasan terhadap alat peraga kampanye dan iklan kampanye yang berpotensi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Pengawasan yang kami lakukan harus berfokus pada aspek pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, seperti politik uang, penyebaran hoaks, serta pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas pemilu. Kami juga berharap Panwascam dapat melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan partisipatif," tambah Umar.

Pada rapat tersebut, Bawaslu Kabupaten Seruyan juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, Panwascam, KPU, serta aparat keamanan dalam menjalankan tugas pengawasan. Selain itu, penguatan kapasitas Panwascam dalam memahami regulasi dan prosedur pengawasan juga menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam rapat ini.

Setelah mendengarkan arahan dari Bawaslu Kabupaten Seruyan, setiap Panwascam menyampaikan laporan terkait kondisi dan kesiapan pengawasan di wilayah masing-masing. Beberapa Panwascam juga mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan pengawasan, dan Bawaslu memberikan solusi serta strategi untuk mengatasinya.

"Rapat koordinasi ini bukan hanya sebagai ajang untuk saling bertukar informasi, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antar tingkat pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, terutama pada masa kampanye, dapat diawasi dengan efektif dan tidak ada ruang untuk terjadinya pelanggaran," jelas Umar.

Rapat koordinasi ini juga mengedepankan pentingnya komunikasi yang lancar antara Panwascam dengan masyarakat, untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Masyarakat diminta untuk aktif melaporkan jika menemukan adanya potensi pelanggaran atau kegiatan yang mencurigakan selama masa kampanye.

Sebagai penutup, Bawaslu Kabupaten Seruyan mengingatkan bahwa pengawasan yang dilakukan di tingkat kecamatan merupakan garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Seruyan. Dengan adanya sinergi antara Bawaslu, Panwascam, KPU, dan masyarakat, diharapkan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Tahun 2024 dapat berlangsung secara adil, jujur, dan bebas dari kecurangan.

Rapat koordinasi ini berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengawal jalannya pemilu, memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka tanpa ada tekanan atau gangguan, serta menjaga proses pemilu yang transparan dan berintegritas.