Bawaslu Kabupaten Seruyan Ikuti Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, dan Informasi Publik

Kuala Pembuang, 14 Agustus 2026 — Bawaslu Kabupaten Seruyan mengikuti Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui Zoom Meeting, Jumat (14/08/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran kehumasan Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, khususnya dalam aspek publikasi, pemberitaan, peliputan, dokumentasi, serta keterbukaan informasi publik.

Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan Bawaslu kepada masyarakat. Melalui pengelolaan kehumasan yang baik, berbagai informasi mengenai kegiatan, program, kebijakan, serta pelaksanaan tugas pengawasan dapat disampaikan secara terbuka, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut turut disampaikan hasil monitoring publikasi dan pemberitaan periode Januari–Juli 2026. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan produktivitas publikasi, kualitas penulisan berita, konsistensi pemberitaan kegiatan kelembagaan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi Bawaslu.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya capaian positif dalam produktivitas berita dan kualitas penulisan pada sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, yaitu Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Lamandau.

Capaian tersebut menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Produktivitas pemberitaan tidak hanya diukur dari jumlah berita yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemampuan menyajikan informasi yang akurat, informatif, edukatif, aktual, mudah dipahami, serta memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi kehumasan, aspek peliputan dan dokumentasi juga memiliki peranan penting. Setiap kegiatan kelembagaan perlu didokumentasikan secara baik dan terstruktur sebagai bagian dari transparansi sekaligus menjadi rekam jejak pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Dokumentasi berupa foto, video, maupun materi publikasi menjadi bagian penting dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas dokumentasi perlu terus diperhatikan, baik dari sisi teknis pengambilan gambar, kelengkapan informasi kegiatan, maupun relevansinya dengan materi pemberitaan.

Jajaran kehumasan juga didorong untuk lebih aktif dalam mengemas kegiatan kelembagaan menjadi informasi publik yang menarik dan edukatif. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, informasi kepemiluan dan pengawasan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Rapat evaluasi juga menjadi sarana untuk memperkuat komitmen Bawaslu dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan perlu dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperkuat pengelolaan kanal komunikasi resmi sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi mengenai kepemiluan dan pengawasan.

Melalui evaluasi secara berkala, diharapkan pengelolaan kehumasan Bawaslu Kabupaten Seruyan semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

Ke depan, jajaran kehumasan Bawaslu Kabupaten Seruyan akan terus meningkatkan produktivitas dan kualitas pemberitaan, kreativitas konten, kualitas peliputan dan dokumentasi, serta pelayanan informasi publik.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Seruyan untuk membangun komunikasi publik yang transparan, edukatif, dan terpercaya dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat serta menjaga integritas demokrasi dan Pemilu.