Bawaslu Seruyan Adakan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesian Sengketa Pengawas Pemilu dan Pengawasan Pemilihan Tahun 2024

Kuala Pembuang, 22 Januari 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seruyan mengadakan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesian Sengketa Pengawas Pemilu dan Pengawasan Pemilihan Tahun 2024. Acara yang diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Januari 2025, bertempat di Aula Hotel Amanah, Kuala Pembuang, ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Seruyan.

Rapat kerja teknis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengawasan Pemilu yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, dengan fokus pada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang muncul selama proses Pemilu. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi Bawaslu Seruyan untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada para pengawas Pemilu mengenai prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Seruyan, Umar Zahid Bustomi, menekankan pentingnya evaluasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu ke depan. Ia juga berharap melalui rapat ini, seluruh pengawas Pemilu dapat memperbaiki kinerja mereka dan lebih siap dalam mengatasi pelanggaran serta sengketa yang mungkin terjadi pada Pemilu yang akan datang.

“Rapat kerja ini sangat strategis dalam rangka memperkuat kapasitas pengawas Pemilu. Kami berharap para pengawas dapat lebih optimal dalam menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa yang terjadi, demi terciptanya Pemilu yang demokratis dan bermartabat,” ujarnya.

Selain evaluasi, rapat ini juga menjadi ajang diskusi untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengawas Pemilu di lapangan, serta mencari solusi terbaik dalam mengatasi hambatan yang ada. Dengan adanya Rapat Kerja Teknis ini, Bawaslu Seruyan berharap pengawasan Pemilu pada tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 dapat berjalan lebih lancar dan bebas dari praktik-praktik pelanggaran yang merugikan proses demokrasi. (Humas)