Bawaslu Seruyan hadiri Rapat Pleno Tingkat Kecamatan di Kabupaten Seruyan

Kuala Pembuang, Jumat, 29 November 2024 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seruyan menghadiri rapat pleno tingkat kecamatan yang diselenggarakan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Seruyan, pada Jumat (29/11/2024). Rapat pleno ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemilihan umum dalam rangka Pilkada Serentak 2024, yang bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat pleno tingkat kecamatan ini melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), serta saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Seruyan, yang diwakili oleh beberapa anggota, hadir untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya rapat pleno tersebut, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan rekapitulasi suara.

Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan, Atep Budiman, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa peran pengawasan di tingkat kecamatan sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami hadir untuk memastikan bahwa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan berjalan dengan transparan dan tanpa ada manipulasi. Semua pihak harus memastikan bahwa hasil rekapitulasi mencerminkan suara rakyat dengan seadil-adilnya,” ujar Atep.

Rapat pleno tingkat kecamatan ini mencakup pembacaan hasil rekapitulasi pemungutan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di kecamatan tersebut. Bawaslu memantau secara langsung proses ini untuk memastikan bahwa seluruh prosedur diikuti dengan benar dan tidak ada pelanggaran yang terjadi, seperti kecurangan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan suara.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Seruyan dan kepolisian untuk mengawal jalannya rapat pleno dan memastikan tidak ada potensi gangguan atau tekanan terhadap saksi atau petugas yang terlibat dalam proses rekapitulasi. "Kami berkolaborasi dengan KPU dan pihak keamanan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban selama rapat pleno berlangsung. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan hasil pemilu yang sah dan dapat diterima oleh masyarakat," tambah Atep.

Selama rapat pleno, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap setiap langkah yang diambil oleh PPK dan Panwascam, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang melakukan intervensi yang dapat merugikan integritas hasil pemilu. “Kami mengingatkan agar setiap proses rekapitulasi dilakukan dengan keterbukaan dan sesuai dengan aturan yang ada. Semua saksi dari pasangan calon memiliki hak untuk memantau hasil rekapitulasi, dan kami akan memastikan bahwa hak tersebut dihormati,” ungkap Atep.

Beberapa Panwascam yang hadir juga memberikan laporan terkait dengan pengawasan yang mereka lakukan di tingkat kecamatan. Laporan tersebut mencakup masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan rekapitulasi, serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Bawaslu, diharapkan hasil rapat pleno tingkat kecamatan dapat mencerminkan suara masyarakat dengan sebaik-baiknya dan tanpa adanya kecurangan. Bawaslu juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi proses pemilu, sehingga dapat tercipta pemilihan yang jujur dan adil.

“Pengawasan yang partisipatif dari masyarakat akan sangat membantu kami dalam mengidentifikasi dan mencegah adanya potensi pelanggaran. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas pemilu ini,” ujar Atep.

Rapat pleno tingkat kecamatan ini menjadi langkah penting dalam rangka rekapitulasi hasil Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Seruyan. Selanjutnya, hasil rekapitulasi tersebut akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten untuk tahap rekapitulasi lebih lanjut.

Bawaslu Kabupaten Seruyan memastikan akan terus mengawasi setiap tahapan pemilu hingga selesai, guna memastikan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.