Hadapi Masa Kampanye, BAWASLU Seruyan Ikuti Rakornas Bersama Seluruh BAWASLU Se-Indonesia

Bertujuan untuk mencegah maraknya pelanggaran pemilu khususnya pada masa kampanye Pemilu 2024, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bawaslu Seruyan melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Nur Cholid Hidayat, mengikuti kegiatan selama 3 hari dari tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2023.

Pada kesempatan ini Lolly Suhenty,  Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, berpesan agar Pengawas Pemilu di semua tingkatan untuk Fokus, Menjaga soliditas dalam mengawasi tahapan kampanye.  "Dalam konteks tahapan kampanye, pengawas harus bisa fokus, soliditas yang kuat bukan hanya jajaran pemilu tetapi jajaran stakeholder penyelenggaraan pemilu, " pesannya.

Lebih lanjut, ibu tiga anak yang juga seorang aktivis perempuan ini menegaskan agar Divisi Pencegahan dan Divisi Penanganan Pelanggaran untuk membangun kolaborasi kerja yang baik untuk mengawasi tahapan kampanye. Lolly mengingatkan bahwa kedua divisi ini menjadi garda terdepan sebagai tim fasilitas Pengawasan Kampanye. Untuk itu, Kordiv harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi, titik rawan dengan memaksimalkan semua stakeholder terkait. Untuk itu diperlukan bukan hanya keberanian tetapi juga pengetahuan yang cukup dalam penegakan hukum pemilu masa kampanye. "Sebagai pengawas pemilu harus punya keberanian mengawasi pemilu. "Keberanian tanpa pengetahuan hanya ngawur tetapi keberanian harus diikuti dengan pemahaman regulasi yang baik" Ujar Lolly.

Pada Sambutannya mantan pengawas pemilu Provinsi Jawa Barat ini juga menjelaskan mengapa kegiatan ini dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan NTT memiliki indeks kerawanan pemilu cukup tinggi dan beberapa kabupaten di NTT memiliki kerawanan tinggi. "NTT sebagai tuan rumah Nusa Terindah Toleransi (NTT) dalam IKP posisi provinsi rawan sedang, rawan tinggi dalam dimensi kontestasi. Posisi rawan tinggi politisasi suara di Kabupaten Malaka dan Alor," pungkasnya

Sebagai informasi, kegiatan ini selain mengikuti pemaparan dari berbagai narasumber dengan menghadirkan Ida Budiati (akademisi), Dr. Solapari (pegiat pemilu), Ismail Fahmi (Drone Emprit), juga dilakukan pemaparan dari masing -  masing Provinsi terkait evaluasi pelaksanaan pengawasan dan kerawanan kampanye pada pemilu tahun 2019.